PANDANGAN FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)

Peringatan Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2009
Hentikan Perampasan Upah, Kerja dan Tanah Serta Rakyat

Salam Demokrasi !!
Tidak lama lagi seluruh klas pekerja perempuan didunia akan memperingati hari bersejarahnya, yaitu Hari Perempuan Internasional yang jatuh setiap tanggal 8 Maret. Hampir seluruh dunia merayakan peristiwa ini, tak terkecuali di Indonesia. Sudah menjadi tradisi dalam pergerakan di Indonesia termasuk, Hari Perempuan Internasional selalu diperingati dengan berbagai aktivitas terutama gelombang aksi-aksi massa guna menyuarakan aspirasi dan tuntutan rakyat atas persoalan kaum perempuan, dan persoalan rakyat secara umum.

Yang teristimewa dalam peringatan Hari Perempuan Internasional tahun ini adalah dimana dunia sedang berada dalam situasi dilanda krisis ekonomi akut di Negara-negara imperialis bahkan sampai merambat dampaknya bagi negera-negara berkembang seperti Indonesia. Gejalanyapun semakin terang bagi kita. Dari mulai terjadinya kejatuhan harga saham perusahaan-perusahaan besar di bursa efek saham internasional, kredit macet di sektor perumahan, over produksi (kelebihan hasil produksi) perusahaan-perusahaan besar penghasil barang-barang di sektor tehnologi informasi, hingga defisit anggaran yang dialami pemerintahan negara tersebut, sehingga kebangkrutan berbagai perusahaan besar dan kecil baik dinegeri-negeri Imperialis itu sendiri ataupun di Negara-negara bergantung dan jajahan atau setejahan jajahan seperti Indonesia serta meledaknya angka PHK di seluruh dunia.

Sehingga kondisi rakyat di seluruh negeri justru semakin dijauhkan dari hak-hak dasar yang seharusnya mendapatkan perlindungan. Mayoritas rakyat di berbagai negeri di dunia ketiga, justru mengalami marjinalisasi secara structural dan sistemik pada seluruh aspek kehidupan, baik social-ekonomi, politik maupun budaya. Bahkan terus mengalami kemerosotan dari waktu ke waktu.

Untuk itu Hari Perempuan Internasional (HPI) di Indonesia selayaknya tidak hanya di peringati secara seremonial semata dan tidak hanya mencerminkan perjuangan dari kaum perempuan semata, tetapi harus lebih dari itu, yaitu perjuangan yang seharusnya dilakukan oleh seluruh rakyat tertindas di Indonesia, dengan aliansi dasar klas buruh dan kaum tani untuk pemenuhan hak sosial, ekonomi, politik dan budaya kaum perempuan serta untuk pembebasan seluruh rakyat Indonesia dari belenggu imperialisme dan sisa-sia feodalisme.

Kita melihat bahwa penindasan, penghisapan, perlakuan diskriminatif dan terlanggarnya hak dasar sosial, ekonomi, budaya dan politik kaum perempuan yang begitu hebat juga dialami oleh seluruh rakyat saat ini, hal ini akibat dari masih bercokol kuatnya budaya patriarchal-feodal-religius serta berdominasinya kekuatan Imperialisme asing di Indonesia yang masuk dan kokoh berdiri atas bantuan para pembantunya para borjuasi besar komprador yang saat ini di bawah pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (SBY-Kalla). Sebagai bawahan atau boneka Imperialis tentu harus menuruti segala kehendak tuan Imperialisnya saat ini yaitu AS. Di bawah rejim penghamba Imperialis inilah rakyat Indonesia terus dihimpit dengan berbagai penghisapan dan penindasan, berbagai cara digunakan untuk menyenangkan tuan Imperialisnya, kita memahami bahwa Imperialisme sangat bernafsu pada kekayaan yang dimiliki Indonesia, mulai dari bahan tambang, sumber bahan mentah untuk Industri sampai pada jumlah penduduk yang sangat cocok untuk pasar bahkan untuk penyedia tenaga kerja/buruh.

Selain borjuasi besar komprador dan kapitalis birokrat, Imperialisme juga menggunakan sisa-sisa sampah feodalisme yang saat ini masih bercokol di Indonesia yang dimanifestasikan pada tuan-tuan tanah lokal, seperti Jusuf Kalla, atau PTPN dan Perhutani. Lewat kolaborasi tiga poros utama (komprador-kapitalis birokrat-tuan tanah) di bawah kepemimpinan SBY-Kalla inilah Imperialisme dengan leluasa menggerakkan roda penindasannya terhadap rakyat di Indonesia. Petani disingkirkan dari tanah-tanahnya, jutaan petani hidup dalam kemiskinan. Padahal Indonesia selama ini dikatakan sebagai Negara agraris, tetapi dalam kenyataannya tanah di Indonesia sama sekali tidak mampu menghidupi rakyatnya sendiri, kaum buruh di bayar murah, kaum perempuan di marjinalkan dan mayoritas rakyat Indonesia berada dalam syarat-syarat hidup tidak manusiawi.

Adapun yang menjadi akar penindasan terhadap perempuan Indonesia adalah . Pertama, sistem ekonomi yang sedang berkuasa dan berdominasi di Indonesia: Imperialisme yang kini semakin mempertajam penindasan terhadap perempuan dan seluruh rakyat Indonesia demi memindah krisis yang dihadapinya di dalam negeri dengan menggunakan sistem ekonomi feodalisme sebagai basis social atas penjajahannya di Indonesia. Kedua, budaya patriarkhi yang digunakan oleh imperialisme bersama tuan tanah dan borjuasi komprador di dalam negeri Indonesia untuk menindas perempuan Indonesia.

Maka peringatan hari perempuan International saat ini bila dihubungkan dengan perkembangan krisis ekonomi dunia saat ini, kaum perempuan pekerja dan seluruh sektor rakyat Indonesia justru semakin dijauhkan dari hak-hak sosial ekonomi maupun hak-hak sipil politiknya. Malah Perampasan terhadap upah, kerja dan tanah semakin Intensip, akibat dampak dari krisis global dan kerakusan imperialisme serta rezim komprador didalam negeri.

Oleh karenanya, atas dasar beberapa uraian tersebut di atas dalam kerangka menyambut Hari Perempuan Internasional (HPI) yang jatuh setiap Tanggal 8 Maret 2009 ini, menjadi relevan dan tentu saja akan memberi arti yang penting bagi kaum perempuan Indoensia serta seluruh rakyat Indonesia untuk kembali mengartikulasikan kepentingan rakyat maupun dalam kerangka mempromosikan pemenuhan serta perlindungan atas hak kaum perempuan serta hak asasi yang selama ini masih diabaikan.

Berkenan dengan arti penting perayaan tersebut, maka kami dari Organisasi-organisasi rakyat maupun organisasi social yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) dalam momentum peringatan Hari Pekerja Perempuan Internasional (HPI) ini, mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia; baik itu yang hari ini secara aktif terlibat dalam perjuangan membela hak-hak perempuan Indonesia serta tergabung dalam berbagai lembaga dan organisasi massa perempuan, maupun yang bergerak aktif dalam berbagai organisasi massa buruh, tani, pemuda, mahasiswa, kaum miskin kota dan berbagai sector lainnya, untuk berpartisipasi secara aktif dalam menggelorakan perjuangan massa secara bersama-sama dengan mengkampanyekan berbagai persoalan rakyat, khususnya perempuan Indonesia yang tersebar di berbagai sector; yang hari ini sedang menanggung beban penindasan dan penghisapan sebagai akibat dari krisis imperialisme.

Berikut adalah persoalan pokok yang menjadi tuntutan FPR dalam Peringatan Hari Perempuan Pekerja Internasional (HPI) kali ini :

1. Menolak PHK dalam berbagai bentuk.
2. Menuntut disedikan lapangan pekerjaan dan upah yang layak bagi seluruh rakyat
3. Menuntut Kenaikan Upah bagi buruh industri, buruh tani dan buruh perkebunan sesuai Standar Kebutuhan Hidup Layak.
4. Menuntut Kesetaraan Upah bagi buruh tani dan buruh perkebunan laki-laki dan perempuan.
5. Menolak Perampasan atas tanah serta berbagai bentuk penindasan feodalisme terhadap kaum tani.
6. Stop overcharging (biaya penempatan) bagi buruh migran.
7. Cabut Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang PPTKILN (Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).
8. Menuntut Biaya Pendidikan yang Murah dan Merata bagi Anak Keluarga Buruh dan Kaum Tani.
9. Menuntut Biaya Kesehatan yang Murah bagi Keluarga Buruh dan Kaum Tani.
10. Menuntut Biaya Kesehatan Reproduksi (Posyandu, Alat Kontrasepsi, Biaya Persalinan) yang Murah bagi Perempuan Buruh dan Kaum Tani.
11. Menuntut Jaminan atas Pemenuhan Hak-hak Normatif bagi Buruh Perempuan (cuti haid, cuti melahirkan, dan asuransi kesehatan bagi keluarga buruh perempuan).
12. Menuntut Dibangunnya Fasilitas Penitipan Anak dan Tempat Menyusui di Tempat Kerja dan Tempat-tempat Umum.
13. Menuntut dihapuskannya sistem kerja Kontrak dan Outsourcing
14. Menuntut di Tegakkan dan diLindungi hak Kebebasan Berserikat Bagi Kaum Buruh dan Adili Pengusaha yang Melanggar Hak-hak Dasar Kaum Buruh
15. Menuntut untuk menolak Hutang Luar Negeri, campur Tangan World Bank, WTO, IMF, CGI, ADB (berbagai lembaga keuangan Internasional) dalam Kebijakan Ekonomi dan Politik Nasional.
    Menuntut di Hentikan Kekerasan dan Perdagangan Perempuan dan Anak.
16. Laksanakan Reforma Agraria dan Land Reform Sejati;