Kamis, 30 April 2009

SAMBUT HARI BURUH INTERNASIONAL GSBI DEMO DISNAKER

Rabu, 29 April 2009 SI// Dalam rangka menyambut peringatan hari buruh sedunia atau biasa juga disebut Mayday tahun 2009 para buruh yang tergabung dalam organisasi Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) dan Serikat Buruh Bangkit (SBB) wilayah Tangerang lakukan aksi unjuk rasa dimana aksi dimulai didepan PT. Argo Pantes Tbk Jl. HM Thamrin Cikokol Tangerang Banten menurut para pengunjuk rasa hal ini dilakukan untuk memperlihatkan dan mengingatkan kepada para buruh dan masyarakat disekitar PT. Argo Pantes dan masyarakat Tangerang pada umumnya bahwa perusahaan sebesar PT Argo Pantes yang merupakan perusahaan terbuka banyak sekali melakukan ketidakadilan dan pelanggaran-pelanggaran hukum terhadap para buruhnya salah satunya adalah telah merumahkan para buruhnya yang tergabung dalam Serikat Buruh Garmen Tekstil dan Sepatu atau para buruh biasa menyebutnya SBGTS-GSBI PT AP Tbk.

Dimana para buruh yang dirumahkan hanya diupah 50% dari upah yang biasa diterima oleh para buruh tiap bulannya bahkan setelah dirumahkan selama 3 bulan upah para buruh yang dirumahkan menjadi 30% setiap bulannya.

Setelah berorasi beberapa waktu aksi dilanjutkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Tangerang dimana dalam aksi di kantor Disnaker Tangerang dan yang menjadi tuntutan aksi kepada Disnaker adalah:

  1. Sungguh-sungguh dalam melakukan pengawasan terhadap pabrik-pabrik yang melakukan pelanggaran hak-hak normative buruh, baik memngenai upah, jaminan kesehatan keluarga, sitem kerja kontrak dan outshorcing dan pelangaran hak berserikat.
  2. Sungguh-sungguh melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pabrik-baprik yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang pelanggaranya sidah kami laporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota dan Kabupaten Tangerang.
  3. Menuntut kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang untuk mencabut surat yang dikirimkan kepada KOMNAS HAM yang menyatakan bahwa PT. Argo Pantes tidak terjadi/tidak ditemukan pelanggaran Kebebasan Berserikat.
  4. Menuntut kepada pihak Disnaker baik Kota maupun Kabupaten untuk memberikan sanksi tegas kepada pabrik-pabrik yang masih melakukan pelanggaran hak-hak normative buruh, mempekerjakan buruh dengan system kerja kontrak dan outsourcing.

Salah seorang pengunjukrasa disela-sela aksi mengungkapkan bahwa Disnaker Kota Tangerang juga harus bertanggungjawab karena telah menerbitkan surat untuk menjawab surat dari Komnas Ham RI mengenai kondisi dilingkungan kerja PT Argo Pantes Tbk, dimana dalam suratnya Disnaker Kota Tangerang menerangkan bahwa tidak terjadi pelanggaran apa-apa dilingkungan kerja PT Argo Pantes Tbk ini menunjukkan bahwa Disnaker Kota Tangerang patut diduga telah menerima suap demikian dia menambahkan untuk kepada suara independen. [ISM/SI]

PERNYATAAN SIKAP AKSI BERSAMA GSBI DAN SBB TANGERANG

Pernyataan Sikap
Gabungan Serikat Buruh Independen dan Serikat Buruh Bangkit Tangerang


Setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penhidupan yang layak, juga bebas berkumpul dan beorganisasi. Itu semua hanya ada dalam pasal-pasal yang tercantum dalam undang-undang. Pada kenyataannya saat int banyak sekali penganguran di Indonesia, rakyat sulit untuk mendapatkan pekerjaa, rakyat banyak sekali yang hidup dalam kemiskinan. Setiap hari kita dapat melihat/mendengar berita-berita yang mengenaskan, seorang ibu terpakasa harus membunuh anaknya karena tidak dan kemudian bunuh diri, seorang ayah nekad bunuh diri karena factor kemiskinan dan kesulitan ekonomi, bahhan seorang bocah juga terpaksa harus membunuh dirinya karena menderita sakit akibat maag yang diderita tak kunjung sembut akibat dari kelaparan yang berkepanjangan.

Saat ini banyak sekali rakyat Indonesia yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan karena pemerintah Indonesia tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya. Jangankan menyediakan lapangan pekerjaan yang aru mempertahankan agar rakyat yang saat ini sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh saja pemerintah tidak mampu. Nyatanya mempertahankan buruh tetap agar tidak diganti dengan status buruh, pemerintah tidak mampu. Dengan mengganti system kerja tetap menjadi kerja kontrak berate Negara telah melakukan perampasan terhadap rakyat untuk bekerja, buruh tidak memiliki masa depan yang jelas karena tidak mempunyai jaminan/kepastian dalam bekerja karena adanya system kerja kontrak dan oushorcing.

Seitap warga Negara berhak atas penghidupan yang layak, namun faktannya sebagian besar warga Negara Indonesia hidup dalam kemiskinan dan di bawah garis kemiskinan. Bagaimana mungkin rakyat bias hidup layak? Untuk mendapatkan pkerjaan saja sulit, kalaupun ada yang bekerja menjadi buruh, sitem kerjanya kontrak dan oushorcing, upah buruh murah dan rendah. Terlebih setelah terjadi krisis global. Krisis Global menjadi alas an pengusaha untuk melakukan PHK tanpa pesangon dan juga menjadi alas an pengusaha untuk tidak menaikan upah buruh selama tahun 2009. Hal ini disebabkan oleh karena pemerintahan Indonesia yang saat berada dalam kepempininan SBY&JK sama sekali tidak memikirkan kepentingan dan kerlangsungan hidup rakyat miskin di Indonesia. SBY&JK cenderung mengabdi kepada kepentingan politik modal terutama pemilik modal asing. SBY&JK tak ubahnya boneka imperialis dan kapiltalis yang berada dibawah kepemimpinan Amerika Serikat.

Setiap warga bebas membentuk berkumpul dan berserikat, tapi yang terjadi ketika buruh berorganisasi atau membentuk serikat buruh sebagai alat buruh untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingannya buruh di PHK. Ironisnya pmerintah membiarkan hal-hal tersebut terjadi. Pemerintah tidak melakukan apapun terhadap pengusaha-pengsuha yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak buruh, baik itu pelangaran mengenai upah, jaminan kesehatan, system kontrak dan oushorcing juga pelangaran terhadap kebebasan beserikat. Ketika buruh mengadukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha pemerintah dalam hal ini pegawai disnaker sebagai aparat pemerintah yang menangani masalah-masalah ketenagakerjaan tidak dapat berlaku adil, dinas tenaga pemerintah cenderung melindungi dan membela pengusaha.

Menyikapi konsidi-kondisi tersebut diatas maka dengan ini GSBI wilayah Kota dan Kabupaten Tangerang bersama dengan SBB menuntut kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang untuk:
  1. Sungguh-sungguh dalam melakukan pengawasan terhadap pabrik-pabrik yang melakukan pelanggaran hak-hak normative buruh, baik memngenai upah, jaminan kesehatan keluarga, sitem kerja kontrak dan outshorcing dan pelangaran hak berserikat.
  2. Sungguh-sungguh melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pabrik-baprik yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang pelanggaranya sidah kami laporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota dan Kabupaten Tangerang.
  3. Menuntut kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang untuk mencabut surat yang dikirimkan kepada KOMNAS HAM yang menyatakan bahwa PT. Argo Pantes tidak terjadi/tidak ditemukan pelanggaran Kebebasan Berserikat.
  4. Menuntut kepada pihak Disnaker baik Kota maupun Kabupaten untuk memberikan sanksi tegas kepada pabrik-pabrik yang masih melakukan pelanggaran hak-hak normative buruh, mempekerjakan buruh dengan system kerja kontrak dan outsourcing.

Tangarang, 29 April 2009
Galang Solidaritas Lawan Penindasan.
Gabungan Serikat Buruh Independen Wilayah Kota dan Kabupaten Tangerang Bersama dengan Serikat Buruh Bangkit Tangerang.


Senin, 27 April 2009

GSBI SELENGGARAKAN DISKUSI TEMATIK MAYDAY 2009

Jakarta Sabtu, 25 April 2009//Dalam rangka menyambut hari buruh sedunia atau yang biasa disebut Mayday Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) menyelenggarakan diskusi tematik Mayday tahun 2009 dengan tema “Krisis Ekonomi Dunia dan Dampaknya Bagi Kaum Buruh Indonesia serta Jalan Keluar apa yang harus dilakukan oleh Gerakan Buruh Indonesia

Acara diskusi ini sendiri berlangsung pada hari Sabtu, 25 April 2009 diruang rapat Sekretariat Nasional GSBI dijalan Raya Lenteng Agung No. 02 RT.04/03 Srengseng Sawah Jakarta Selatan acara diskusi dimulai pada pukul 11.00 wib hingga pukul 15.00 wib.

Diskusi tematik Mayday yang diselenggarakan oleh GSBI ini sendiri diikuti oleh beberapa serikat buruh dari berbagai wilayah diantaranya Jawa Timur, Bandung, Karawang, dan Jabodetabek, dalam pembukaannya Ismett Inoni selaku Koordinator Panitia Nasional (PANAS) Mayday GSBI tahun 2009 menyatakan bahwa tujuan dari diskusi tematik Mayday ini sendiri adalah:
  1. Menggali akar persoalan kaum buruh di tengah-tengah krisis global dan mencari jalan untuk meretas perjuangan bersama bagi serikat-serikat buruh;
  2. Menggali pengetahuan siapa musuh-musuh dan kawan seperjuangan sejatinya kaum buruh serta masalah-masalah utama yang dihadapi kaum buruh dan kedudukan penting dari segi depan perjuangan gerakan buruh;
  3. Memahami dan memiliki keteguhan, serta antusias dalam perjuangan termasuk dapat memilih sekutu dalam perjuangannya secara tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam organisasi serikat buruh;
  4. Terbangunya kerja bersama antar serikat buruh dan pentingnya serikat menyikapi Momentum Hari Buruh Sedunia (May Day) sebagai sarana yang harus dimiliki oleh serikat buruh untuk mengobarkan kembali semangat perjuangan.

Dalam proses diskusi sendiri peserta diskusi sangat antusias mengingat diskusi ini sangat tepat dengan kaitannya dengan hari buruh sedunia. [ISM/IS]

Rabu, 22 April 2009

PERKUAT PERSATUAN BURUH DAN TANI MELAWAN SBY-JK SEBAGAI REJIM PERAMPAS UPAH, KERJA DAN TANAH RAKYAT

PERKUAT PERSATUAN BURUH DAN TANI MELAWAN SBY-JK SEBAGAI REJIM PERAMPAS UPAH, KERJA DAN TANAH RAKYAT

Oleh: Tim Materi Kampanye Massa Mayday GSBI 2009

Tidak lama lagi, klas buruh diseluruh dunia akan memperingati peristiwa penting dalam tonggak perjuangan buruh, yaitu Hari Buruh Internasional (May Day) yang jatuh pada setiap tanggal 1 Mei.

Hampir seluruh klas pekerja di dunia akan merayakan peristiwa ini dengan penuh gegap gempita untuk menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak sosial ekonomi maupun hak sipil politiknya, peringatan yang gegap gempita dengan gelora perjuangan juga akan terjadi di Indonesia dan hal ini telah menjadi tradisi yang sacral penuh makna dilakukan oleh klas buruh Indonesia dan klas pekerja lainnya seperti kaum tani, kaum miskin kota, pemuda dan mahasiswa, kaum perempuan dan lain sebagainya.

Peringatan Hari Buruh Internasional tahun 2009 ini, memiliki makna yang teramat istimewa jika dibandingkan dengan perayaan tahun-tahun sebelumnya. Terlebih di Indonesia, dimana hari yang bersejarah tersebut bertepatan dengan situasi dunia dalam keadaan krisis ekonomi disatu sisi dan disisi lain para borjuasi (pemilik alat produksi) Indonesia sedang menggelar pesta yang menghamburkan uang Rakyat demi perebutan kekuasaan (Pemilu), inilah keistimewaan yang terkandung dalam peringatan May-Day tahun ini. Keistimewaan yang terkandung tersebut merupakan momentum yang baik bagi kebangkitan dan perkembangan gerakan Rakyat di Indonesia, takterkecuali bagi GSBI, sebagai sebuah Gerakan serikat buruh yang militant, patriotis, dan demokratis. Maka itu peringatan Hari Buruh Internasional kali ini telah ditetapkan oleh GSBI sebagai puncak kampanye Massa (perjuangan Massa).

Penempatan puncak kampanye massa oleh GSBI bukanlah dimaknakan sebuah akhir dari perjuangan Massa yang dilakukan oleh GSBI, tetapi puncak kampanye massa ini diartikan sebagai berikut;

pertama ;
Merupakan puncak bagi GSBI untuk mengambil momentum May-Day untuk melancarkan dan memperhebat perjuangan massa, dimana peringatan May-Day tahun ini, bertepatan dengan semakin menghebatnya penderitaan dan kemiskinan yang dialami oleh Rakyat Indonesia, sebagai akibat dari semakin menghebatnya penindasan dan penghisapan yang dilakukan oleh Imperialisme dan para borjuis najis Negri ini sebagai khaki tanganya. Dimana hal ini disebabkan Imperialisme telah semakin tua, usang dan busuk akibat dari krisis yang terus menerus menjangkiti dan semakin kronis saja. Maka kepentingan perjuangan massa harus dilacarkan sebagai upaya untuk meringankan beban penderitaan klas pekerja Indonesia disatu sisi dan disisi lain sebagai upaya untuk memperlemah dominasi Imperialisme yang di dukung penuh oleh para borjuis di Indonesia untuk selanjutnya menendang dan mengusirnya jauh dari bumi pertiwi tercinta ini.




Kedua ;
Merupakan puncak bagi GSBI mengambil momentum pada tahun ini, untuk dijadikan ajang melatih para pimpinan, kader maupun anggotanya dalam hal memperdalam teori dan praktek perjuangan.

Ketiga ;
Merupakan puncak mengambil momentum bagi GSBI untuk membangun dan memperkuat persatuan dengan klas, sektor, dan golongan lain dengan mendasarkan pada persatuan antara klas buruh dan Kaum tani dengan didukung oleh sektor, golongan lain yang saat ini juga mengalami penindasan dan penghisapan seperti pemuda dan mahasiswa, kaum miskin kota, kaum perempuan, nalayan, dan lain sebagainya.

Keempat ;
Merupakan puncak bagi GSBI untuk mengambil momentum dalam meluaskan pengaruh politik dan organisasi dengan melakukan pemblejetan terhadap Rezim SBY-Kalla sebagai Rezim boneka Imperialis dan Rezim anti rakyat, karena telah melakuakan perampasan “UPAH KERJA dan TANAH RAKYAT”

Dengan mendasarkan pada empat hal tersebut diatas, maka untuk itu sudah sepatutnya suluruh pimpinan, kader dan anggota GSBI maupun seluruh rakyat pekerja untuk mempersiapkan peringatan May-Day tahun ini tidak hanya sekedar melkukan peringatan seremonial semata, tetapi haruslah memperingatinya dengan penuh semangat dan gelora perjuangan serta meluaskan semangat tersebut. Karena sekali lagi peringatan hari Buruh Internasional kali ini merupakan momentum yang baik bagi gerakan rakyat maupun gerakan buruh secara khusus untuk memperjuangkan hak serta kepentingan social Ekonomi klas pekerja di Indonesia. Dengan mengambil semangat heroic perjuangan klas buruh di seluruh dunia pada tahun 1886 hingga 1890, dimana klas buruh dengan gigih memperjuangakan hak social ekonomi yang kemudian menuai sebuah kemenangan dengan diberlakukannya 8 jam kerja perhari dari sebelumnya 12-16 jam perhari, selain itu kemenangan lain adalah ditetapkannya tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh Se-Dunia.

Kelahiran Hari Buruh Internasional

Peristiwa besar yang melahirkan hari Buruh Internasional (MAY-DAY) diawali dengan adanya demonstrasi kaum buruh di Amerika Serikat pada tahun 1886, yang mengusung tuntutan pemberlakuan delapan jam kerja. Tuntutan ini terkait dengan kondisi saat itu, ketika kaum buruh dipaksa bekerja selama 12 sampai 16 jam per hari. Demonstrasi besar yang berlangsung sejak April 1886 pada awalnya didukung oleh sekitar 250 ribu buruh dan dalam jangka dua minggu dukungan membesar menjadi sekitar 350 ribu buruh. Kota Chicago adalah jantung kebangkitan gerakan pada waktu itu yang diikuti oleh sekitar 90 ribu buruh. Di New York, demonstrasi yang sama diikuti oleh sekitar 10 ribu buruh, di Detroit diikuti 11 ribu buruh. Demonstrasi pun menjalar ke berbagai kota seperti Louisville dan di Baltimore demonstrasi mempersatukan buruh berkulit putih dan hitam. Higga kemudian pada tanggal 1 Mei 1886, demonstrasi yang menjalar dari Maine ke Texas, dan dari New Jersey ke Alabama yang diikuti setengah juta buruh di negeri tersebut. Perkembangan dan meluasnya demonstrasi tersebut memancing reaksi yang juga besar dari kalangan pengusaha dan pejabat pemerintahan setempat saat itu. Melalui Chicago's Commercial Club, mengeluarkan dana sekitar US$2.000 untuk membeli peralatan senjata mesin guna menghadapi demonstrasi.

Demonstrasi damai menuntut pengurangan jam kerja itu pun berakhir dengan kerusuhan dan menelan korban. Dimana ketikan sekitar 180 polisi melakukan penghadangan terhadap para demonstran dan memerintahkan agar membubarkan diri. Provokasi terjadi ketika sebuah bom meledak di dekat barisan polisi. Polisi pun membabi-buta menembaki buruh yang berdemonstrasi. Akibatnya korban pun jatuh dari pihak buruh pada tanggal 3 Mei 1886, empat orang buruh tewas dan puluhan lainnya terluka. Dengan tuduhan terlibat dalam pemboman delapan orang aktivis buruh ditangkap dan dipenjarakan. Setelah kejadian berdarah tersebut polispuni menerapkan larangan terhadap buruh untuk melakukan demonstrasi. Namun kaum buruh tidak begitu saja menyerah. Pada tahun 1888 para buruh kembali melakukan aksi dengan mengusung tututan sama. Rangkaian demonstrasi yang terjadi pada saat itu, tidak hanya terjadi di Amerika Serikat. Bahkan menurut Rosa Luxemburg (1894), demonstrasi menuntut pengurangan jam kerja menjadi 8 jam perhari tersebut sebenarnya diinsipirasi oleh demonstrasi serupa yang terjadi sebelumnya di Australia pada tahun 1856. Tuntutan pengurangan jam kerja juga singgah di Eropa. Saat itu, gerakan buruh di Eropa tengah menguat.

Tentu saja, fenomena ini semakin mengentalkan kesatuan dalam gerakan buruh se-dunia dalam satu perjuangan. Peristiwa monumental yang menjadi puncak dari persatuan gerakan buruh dunia adalah penyelenggaraan Kongres Buruh Internasional tahun 1889. Kongres yang dihadiri ratusan delegasi dari berbagai negeri pada waktu itu kemudian memutuskan delapan jam kerja per hari menjadi tuntutan utama kaum buruh seluruh dunia. Selain itu, Kongres juga menyambut usulan delegasi buruh dari Amerika Serikat yang menyerukan pemogokan umum 1 Mei 1890 guna menuntut pengurangan jam kerja dan menjadikan tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh se-Dunia. Delapan jam/hari atau 40 jam/minggu (lima hari kerja) telah ditetapkan menjadi standar perburuhan internasional oleh ILO melalui Konvensi ILO no. 01 tahun 1919 dan Konvensi no. 47 tahun 1935. Khususnya untuk konvensi no. 47 tahun 1935.

Ditetapkannya konvensi tersebut merupakan suatu pengakuan Internasional yang secara tidak langsung meruspakan buah dari perjuangan kaum buruh se-dunia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Penetapan 8 jam kerja per hari sebagai salah satu ketentuan pokok dalam hubungan industrial perburuhan adalah penanda berakhirnya bentuk-bentuk kerja-paksa dan perbudakan yang bersembunyi di balik hubungan industrial. Selain itu, perjuangan kaum buruh di AS yang kemudian diikuti oleh gelombang kebangkitan gerakan buruh di negeri-negeri lainnya, juga telah memberikan inspirasi kepada golongan klas pekerja dan rakyat tertindas lainnya untuk bangkit berlawan. Oleh karenanya, kemenangan hari buruh yang diperingati setiap tanggal 1 Mei dalam setiap tahunnya tersebut sesungguhnya juga milik seluruh rakyat tertindas di semua negeri.

Di Indonesia SATU Mei disebut juga May Day, dimana pihak pemerintah sendiri pernah mewajibkan peringatan hari tersebut melalui UU No. 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya UU Kerja Tahun 1948. Pasal 15 ayat 2 menyebutkan, "Pada tanggal 1 Mei, buruh dibebaskan dari kewajiban bekerja". Karena alasan politik, rijim Orde Baru kemudian melakukan larangan terhadap peringatan Hari Buruh Internasional. Waktu itu, peringatan 1 Mei selalu diidentikkan dengan tradisi gerakan radikal dan komunisme.
PERINGATAN MAY-DAY
DI TENGAH KRISIS UMUM IMPERIALISME

Momentum peringatan hari buruh Internasional (Satu Mei) yang merupakan hari bersejarah dan hari kemenangan tersebut sangatlah dimungkinkan menjadi inspirasi kebangkitan gerakan bukan saja bagi klas pekerja di Indonesia, tetapi semangat kebangkitan gerakan klas pekerja dapat dipastikan akan terjadi di seluruh dunia, mengingat peringatan hari buruh Internasional tahun 2009 ini merupakan peringatan hari buruh yang teramat istimewa. Dimana peringatan hari buruh Internasional kali ini bersamaan dengan terjadinya kemrosotan penghidupan yang luar biasa secara sosial dan ekonomi akibat terjadinya krisis di tubuh Imperialisme (capital monopoli), sebagai tahapan terakhir, dan terbusuk dari kapitalisme. Krisis yang melanda induk Imperialisme (USA) telah merambat kenegara-negara Imperialis lain seperti Eropa, Jepang, Asia dan saat ini telah berdampak luar biasa terhadap Negara-Negara yang selama ini sebagai Negara jajahan atau setengah jajahannya seperti Indonesia.

Krisis umum Iperialisme kali ini bukanlah merupakan krisis yang pertama kali dialaminya, tetapi krisis kali ini merupakan krisis yang berulang-ulang dan krisis kali ini merupakan krisis yang kesekian kalinya, karena krisis dalam tubuh Imperialisme merupakan sebuah hukum atas system kapitalisme itu sendiri, krisis merupakan suatu keniscayaan terjadi dalam kapitalisme, hal ini terbukti dengan adanya periode krisis yang berkisar dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun sekali, tetapi krisis kali ini merupakan krisis umum di tubuh Imperialisme, dan tentu jauh lebih besar dan lebih hebat jika di bandingkan dengan krisis tahun 1997, bahkan krisis kali ini diperkirakan jauh lebih besar dari pada deprisi ekonomi dunia pada tahun 1929 yang memicu terjadinya perang dunia ke Dua.

Krisis dari kapitalisme adalah disebabkan oleh adanya kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi sehingga hasil produksi klas buruh merupakan barang komoditi yang sepenuhnya dikuasi oleh si-kapitalis dan inilah yang menyebabkan terbaginya dua klas dalam mayarakat yaitu klas penindas sebagai pemilik alat produksi dan klas tertindas sebagai buruh yang berproduksi, sebab lain adalah adanya anarki produksi (Produksi tanpa perhitungan) yang menyebabkan terjadinya over produksi (kelebihan produksi) yang tidak mampu di beli oleh klas pekerja. Dua hal tersebutlah yang menjadi sebab mendasar terjadinya krisis di dunia dan selama system kapitalisme berlaku dimuka bumi maka krisis akan terus menjadi momok yang menakutkan bagi keberlangsungan hidup umat manusia.

Krisis yang saat ini dialami oleh Imperialisme berawal dari terjadinya over produksi barang-barang teknologi tinggi dan persenjataan mulai akhir tahun 1990 dan awal tahun 2000. kemudian disusul dengan krisis pangan, krisis energi dan puncaknya krisis financial yang diawali dengan kridit macet perumahan di Amerika, dan jatuhnya harga saham perusahaan-perusahaan besar di bursa efek Internasional. pada situasi belakangan menjadi sebuah mimpi buruk.

Dalam waktu singkat, kondisi pasar finansial AS seperti dijungkirbalikkan dan tersapu habis. Lehman Brothers, yang merupakan perusahaan sekuritas keempat terbesar di AS dan salah satu perusahaan tertua di Wall Street, harus mengaku bangkrut. Merrill Lynch harus merelakan diri diakuisisi oleh perusahaan yang menjadi rivalnya selama ini yaitu Bank of America. Akibat situasi itu, Pemerintah AS dipaksa memberikan dana talangan untuk menyelamatkan lembaga-lembaga keuangannya dari kehancuran.


Krisis keuangan di AS yang demikian hebat ini kemudian seperti air bah yang menerjang dan memporak-porandakan sejumlah lembaga securitas, lembaga keuangan maupun lembaga kredit di berbagai negeri imperialisme yang lain. Terjangan krisis keuangan di AS ini meluas dengan cepat, sehingga lembaga sekuritas seperti Yamato di Jepang mengalami kebangkrutan total begitu juga di negeri-negeri imperialis lainnya, seperti Perancis, Itali harus menanggung beban hutang milyaran dollar AS. Sebagai missal, pemerintah Inggris pada tanggal 29 September 2008 harus mengambil alih Bradford&Bingley dan pada perkembangan selanjutnya menyiapkan dana talangan 50 miliar poundsterling (sekitar 87 miliar dollar AS). Jerman pada 3 Oktober 2008 mengucurkan 68 miliar dollar AS untuk menopang Hypo Real Estate, sementara Perancis, Belgia, Luksemburk bersama-sama berusaha menyelamatkan Dexia.

Hancurnya sector keuangan tersebut pada akhirnya juga menghantam berbagai industry dan sektor riil lainnya. Indutri otomotif, seperti General Motors, BMW, Ford, Crhysiller harus mengurangi, bahkan menghentikan produksinya, karena melemahnya pasar mobil akibat krisis yang terjadi. Sementara, perusahaan IT Yahoo harus memecat sekitar 1400 karyawannya. Bahkan beberapa industri mainan di China terpaksa mengurangi produksi serta menutup pabriknya, karena pasar dari produksi pabrik mainan ini sebelumnya sangat bergantung pada pasar di AS yang pada saat ini sedang mengalami krisis ekonomi.

Tentu saja, akibat situasi krisis ekonomi yang terjadi di AS, terlebih krisis serupa juga dialami oleh negeri-negeri Imperialisme lainnya, membawa dampak yang luar biasa dan tentu saja pihak yang paling menanggung beban atas dampak-dampak yang ditimbulkannya adalah klas buruh dan rakyat tertindas di negeri-negeri imperialisme maupun klas buruh dan rakyat tertindas di berbagai negeri jajahan, setengah jajahan dan negeri bergantung lainnya. Klas buruh dihadapkan pada ancaman upah murah, PHK, serta berbagai beban pemenuhan kebutuhan hidup yang meningkat karena inflasi. Paling tidak, saat ini sekurang-kurangnya sudah ada 5 juta orang di AS yang kehilangan pekerjaan pada sekala global, perkembangan terbaru dari jumlah pengangguran akibat krisis yang berlangsung, sedikitnya 20 juta orang harus kehilangan pekerjaannya.

Dengan demikian, pada satu sisi, krisis keuangan dan resesi ekonomi di negeri-negeri imperialisme tersebut telah menguak kebusukan dari system kapitalisme yang pada saat ini memanifestasikan dirinya dalam tingkatan terakhirnya sebagai kapitalisme monopoli yang sekarat dan yang terbukti telah menimbulkan bencana kemanusiaan yang tiada tara, yang tidak pernah kita jumpai pada tahap-tahap perkembangan masyarakat sebelumnya. Sementara disisi yang lain, klas buruh semakin mengalami peningkatan kesadarannya, karena krisis dan beban krisis yang terjadi harus ditimpakan kepada klas ini. Maka klas buruh dan rakyat di negeri-negeri Imperialisme, seperti di AS telah dan sedang memberikan pukulan-pukulan politik kepada borjuasi monopoli dalam negerinya. Keadaan tersebut tentu saja akan semakin mempertajam kontradiksi antara klas buruh dengan kapitalisme monopoli di negeri-negeri imperialisme. Kemenangan Barack “Husein” Obama atas John McCain dalam pemilihan presiden di AS baru-baru ini, merupakan salah satu wujud menajamnya pertentangan maupun perlawanan klas buruh serta rakyat tertindas lainnya di AS terhadap Rezim Bush yang menebar teror serta menimbulkan penderitaan rakyat AS secara ekonomi maupun politik. Demikian juga dengan apa yang terjadi di berbagai negeri imperialism lainnya. Klas buruh dan rakyat tertindas di negeri-negeri imperialism tersebut melancarkan berbagai bentuk aksi protes atas rencana-rencana pemerintah masing-masing negeri imperialisme dalam merumuskan langkah-langkah untuk mengatasi krisis keuangan yang dialaminya.

Krisis ekonomi dunia saat ini juga telah memicu terjadinya penajaman pertentangan diantara Negeri-Negeri Imperialisme, Karakter imperialisme yang eksploitatif, akumulatif, dan ekspansif serta kemaharakusan yang tiada bandingannya demi super profit tanpa batas merupakan sebab dari meningkatnya pertentangan diantara mereka. Namun demikian, pertentangan di antara kekuatan atau negeri imperialisme saat ini diperkirakan tidak sampai menimbulkan perang imperialism, yaitu perang antar imperialism seperti pada saat perang imperialism II. Akan tetapi telah mengambil bentuk yang lain, yaitu perang agresi oleh kekuatan imperialism dibawah pimpinan imperialism AS terhadap negeri jajahan, setengah jajahan maupun negeri bergantung lainnya. Seperti perang agresi yang terjadi terhadap Afganistan, Irak atau Falestina. Hal itu dimungkinkan karena pada saat ini, imperialism AS merupakan kekuatan yang paling berdominasi di antara negeri-negeri imperialism lainya secara ekonomi, politik dan militer semenjak berakhirnya perang imperialism II (perang dunia II).
Dengan demikian, karena krisis keuangan global saat ini telah memukul sendi-sendi perekonomian banyak negeri serta diperkirakan akan berlangsung lama, maka dapat dipastikan bahwa sistuasi tersebut akan semakin memerosotkan kualitas kehidupan seluruh klas, golongan dan rakyat tertindas lainnya di berbagai negeri jajahan, setengah jajahan maupun negeri bergantung lainnya. Keadaan ini, pulalah yang telah mendorong seluruh klas, golongan dan rakyat tertindas di berbagai negeri tersebut meningkatkan perjuangannya dalam melawan dominasi imperialiseme pimpinan AS. Perjuangan melawan imperialisme pimpinan AS itu diwujudkan dalam berbagai bentuk aksi protes menuntut hak social-ekonomi, aksi menentang perang agresi serta perjuangan pembebasan nasional demokratis yang berkobar di banyak negeri. Maka dapat dikatakan bahwa perjuangan melawan Imperialisme AS, pada saat ini semakin menduduki arti yang strategis dan pokok bagi perubahan system social negeri-negeri jajahan, setengah jajahan serta bagi system social dunia kedepan. Karenanya, pertentangan yang pokok pada skala dunia saat ini adalah pertentangan antara imperialisme pimpinan AS dengan seluruh klas buruh, rakyat dan bangsa tertindas di berbagai negeri.

Dampak Krisis umum Imperialisme Terhadap perekonomian dan Kehidupan Rakyat Indonesia

Tidak dapat lagi kita bantah bahwa krisis yang dialami oleh Amerika saat ini telah berdampak dan memporak-porandakan perekonomian Indonesia, dimana gejalanya semakin terang kita lihat dan rasakan seperti penurunan jumlah ekspor karena lesunya pasar Internasional, penutupan perusahaan, jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, tingginya inflasi dll. Dan akibat dari itu semua rakyatlah yang harus menanggung beban atas situasi tersebut, hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintahan saat ini justru mengorbankan rakyatnya demi menyelamatkan krisis yang dialami oleh Amerika dan melindungi pengusaha-pengusaha besar komprador (kaki tangan) Imperialisme (capital monopoli) dan para tuan tanah besar yang sejatinya kedua golongan tersebut merupakan representative Rezim SBY-Kalla hari ini. Hal ini dapat kita lihat dari kebijakan SBY-Kalla dengan mengeluarkan kebijakan stimulus 73,3 triliun yang sejatinya subsidi bagi para pengusaha besar dan sama sekali tidak dirasakan oleh Rakyat Indonesia, hal ini sangat bertolak belakang dengan kebijakan SBY-Kalla yang mencabut subsidi BBM bagi rakyat kecil ketika harga minyak dunia pada tahun 2008 yang lalu mengalami kenaikan dan dengan tidak tau malu untuk kepentingan politiknya menjelang pemilihan presiden SBY-Kalla menurunkan harga BBM, tetapi penuruan harga tersebut tidak sama sekali memberikan dampak terhadap kehidupan rakyat mengingat harga-harga kebutuhan pokok tetap saja tidak terjangkau.

Kebijakan lain yang di keluarkan oleh SBY-Kalla demi pembelaanya serta upayanya dalam melindungi pengusaha besar komprador, tuan tanah dan majikannya adalah dengan mengeluarkan PB 4 Menteri tentang penanggulangan ekonomi nasional akibat krisis global, dimana menetapkan upah buruh tahun 2009 tidak boleh melebihi pertumbuhan ekonomi yang kemudian di revisis menjadi penetapan upah tahun 2009 berdasarkan inflasi revisi ini dilakukan akibat penolakan besar-besaran dari kalangan buruh dan sebagai upaya meredam gejolak, ironisnya kita juga masih dapat tertipu oleh permainan pemerintah, tetapi yaang pasti hakekat dari kebijakan tersebut merupakan “Perampasan Upah” yang dilakukan oleh SBY-Kalla terhadab klas buruh Indonesia.

Akibat dari dikelurkannya PB 4 Menteri tersebut banyak perusahaan kemudian dengan terang-terangan tidak menaikan upah dengan cara culas mereka mengajukan penangguhan kenaikan upah tahun 2009 dan tercatat sebanyak 230 perusahaan, cara lain yang ditempuh para pengusaha agar tidak menaikan upah dengan melakukan gugatan terhadap penetapan upah seperti halnya yang terjadi di Jawa Timur. belum lagi pengusaha-pengusaha yang nakal dan diabaikan (tanpa ada pengawasan) oleh pemerintah dengan terselubung tidak menakian upah dengan alasan terkena dampak krisis tanpa mengajukan penangguhan, dimana hal ini banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mayoritas tidak ada serikat buruh atau ada serikat buruh yang justeru mendukung perusahaan (serikat buruh kuning).
Dampak lain yang dialami oleh buruh akibat dari krisis dan kebijakan SBY-Kalla adalah semakin maraknya PHK dan tak mampu di cegah oleh pemerintah, dan ini membuktikan bahwa kebijakan PB 4 Menteri untuk mencegah PHK adalah bualan besar SBY-Kalla, justeru kenyataan yang terjadi sebaliknya, banyak perusahaan meskipun tidak terkena dampak langsung dari krisis tetap melakukan PHK dengan tujuan untuk menganti buruhnya menjadi baru dengan status kontrak dan outsourcing semakin massif terjadi di seluruh pelosok Negeri ini, ironinya pemerintah tidak pernah melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan mana yang terkena dampak krisis dan perusahaan manasaja yang sesungguhnya tidak terkena dampak krisis agar tidak melakukan PHK. Padahal jika seluruh perusahaan mempekerjakan buruh dengan status kontrak maka sudah tidak ada lagi jaminan atas pekerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka disini membuktikan bahwa Rezim SBY-Kalla juga merupakan Rezim “Perampas Kerja” terlebih dalam kurun waktu awal tahun 2009 ini saja sekitar 3 juta buruh kehilangan pekerjaan. Dampak krisis umum Imperialisme dan kebijakan Rezim SBY-Kalla tidak hanya menyengsarakan kelas burhuh Indonesia, tetapi dampak yang tidak kalah hebat dirasakan dan harus ditanggung oleh kaum tani sebagai mayoritas rakyat Indonesia.

Tanah sebagai sumber penghidupan kaum tani semakin tidak dapat dimiliki oleh kaum tani, kebijakan Rezim SBY-Kalla dengan rerivisi UU Penanamam modal Asing yang salah satunya memberikan jaminan pengelolaan tanah terhadap para pengusaha besar komprador untuk melakukan perluasan perkebunan melalui perhutani maupun PTPN yang di orentasikan sebagai perkebunan pemasok bahan mentah industry Imperialis seperti sawit, karet dan lain sebagainya semakin di perpanjang hak penggunaanya hingga 90 tahun. Belum lagi kebijakan yang berdalih membuka lapangan kerja dengan membangun infra struktur yang sesungguhnya, pembangunan tersebut diperuntukkan bagi kemudahan dan kelancaran transportasi dari hasil-hasil perkebunan yang menyupali kebutuhan Indistry Imperialis dan kebijakan tersebut hanyalah pengelabuhan terhadap rakyat karena lapangan pekerjaan sangat bersifat sementara. Maka sangat terang bagi kita bahwa Rezim SBY-Kalla bukan saja Rezim “Perampas Upah dan Kerja” tetapi Rezim SBY-Kalla juga Rezim “Perampas Tanah Rakyat”

Selain klas buruh dan kaum tani, dampak krisis umum Imperilasme dan kebijakan SBY-Kalla sebagai Rezim komperadornya, masih banyak golongan dan sektor rakyat lain yang harus menanggung penderitaan, kemiskinan, akibat keserakahan dan ketamakan Imperialisme, seperti halnya pemuda dan mahasiswa, mereka bersekolah dengan biaya tingngi lebih lanjut tidak memiliki jaminan untuk mendapatkan pekerjaan selepas keluar dari bangku sekolah, kaum miskin kota yang terus-menerus harus kucing-kucingan dengan Satpol PP karena menggelar dagangannya di trotoar hanya sekedar bisa makan sehari untuk bertahan hidup, Nelayan yang harus menaklukkan ganasnya ombak dan badai dengan peralatan perahu tradisional dengan bahan bakar tak terjangkau karena pendapatanya melaut tidak dapat menutup kebutuhannya terlebih juga luput dari perhatian dan perlindungan pemerintah, buruh migrant yang dipaksa menjadi mesin devisa Negara yang rentan dengan kekerasan, pemerasan tanpa perlindungan yang memadahi oleh pemerintah. Singkatnya dalam situasi saat ini dimana imperialisme sedang mengalami krisis yang maha dasyat sepanjang sejarahnya dan sedang membutuhkan pemulihan maka beban pemulihan tersebut sepenuhnya di tumpukan kepada klas pekerja di seluruh dunia, baik klas pekerja di negrinya terlebih klas pekerja di Negri-Negri yang selama ini menjadi Negri jajahan atau setengah jajahan seperti Indonesia.

KESIMPULAN ATAS SITUASI SEKARANG

Bahwa mesin tua imperialisme saat ini semakin tidak memadai untuk menyediakan faktor-faktor ekonomi yang menjamin pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat dunia. Krisis umum imperialisme telah semakin akut dan berpadu dengan krisis ekonomi dalam negeri (domestik). Rezim yang berkuasa hari ini adalah merupakan Rezim komperador kakitangan Imperialis yang tidak bisa mengelak dan tidak memiliki keberanian untuk tidak lagi menjadi pelayan setia imperialis.

Inflasi terus meningkat. Kenaikan harga-harga barang dan jasa juga telah mengakibatkan produktivitas dunia usaha terus merosot ke titik yang semakin rendah. Situasi krisis ekonomi nasional yang semakin parah ini tentu menjadi dasar yang sangat penting bagi propaganda kita dalam garis politik pemblejetan musuh-musuh rakyat dan memperhebat perjuangan massa.

Kebijakan Rezim SBY-Kalla sebagai komperador Imperialisme dalam menghadapi krisis finansial global justru melipat gandakan penindasannya terhadap klas buruh dengan mengeluarkan PB 4 menteri yang berkedok untuk menyelamatkan buruh agar tidak terjadi PHK. Ini adalah merupakan bukti kongkrit dan nyata bahwa Rezim hari ini memang benar-benar biadab, anti buruh, anti rakyat dan selalu setia menjadi pelayan kepentingan Imperialis.

Tidak ada syarat-syarat yang bisa menjelaskan kekuatan subyektif Rezim komprador dan tuan tanah ini mampu memperbaiki faktor-faktor pertumbuhan ekonomi nasional begitu pula dengan syarat politik. Klik-klik dalam tubuh kekuasaan saat inipun tidak terlihat adanya kekuatan politik signifikan (alternatif) bagi lahirnya kebijakan-kebijakan pro-rakyat di masa-masa mendatang. Bilamana ada beberapa elemen oportunis yang mencoba bermain dalam skala paling taktis bernama aliansi elektoral sekalipun, dihadapkan pada hitungan total jenderal ekonomi-politik nasional dewasa ini, betapa jauh panggang dari api. Ilusi politik yang sangat bias kanan ini menjadi cermin dari kekacauan berpikir atas situasi obyektif sehingga menuntun pada langkah-langkah dan orientasi politik yang menyesatkan gerakan rakyat. Maka Situasi ini semakin menjelaskan kebangkrutan reformisme dan seluruh penempuh jalan parlementer sebagai strategi utama! Tetap menempuh strategi utama parlementerisme ini hanya akan memperpanjang ilusi rakyat dan meredupkan api perjuangan massa.

Kondisi ekonomi-politik nasional dewasa ini tidak ada alternatif lain kecuali “tempalah besi selagi panas”. Oleh karena tidak ada syarat-syarat hidup damai di republik ini, maka mari terus perhebat perjuangan dan perlawanan massa! Mengolah setiap penderitaan rakyat menjadi perjuangan massa, untuk merebut hak-hak dasar hidupnya. Saat ini tidak ada jalan yang lebih pasti kecuali berjuang, berorganisasi dan terus melatih perlawanan dalam mempertahankan maupun merebut kepentingan massa rakyat itu sendiri. Dan memang sudah saatnya bagi rakyat Indonesia terutama klas buruh untuk berhenti menggadaikan nasib di tangan kelas-kelas reaksioner negeri ini.

May-Day adalah Momentum yang tepat untuk menggeloragan perjuangan massa Dibawah “PERSATUAN KLAS BURUH DAN KAUM TANI”, dan menuntut kepada Rezim SBY-Kalla Agar menghentikan :

“PEREMPASAN ATAS UPAH, KERJA DAN TANAH RAKYAT”

Mengingat tiga pokok tuntutan tersebut merupakan kepentingan mendasar bagi Klas buruh, kaum tani maupun, klas, sektor dan golongan lain. Selain itu tiga pokok issu tersebut perjuangan harus tetap di kobarkan oleh gerakan serikat buruh atau gerakan Rakyat untuk:

1. Menolak dan menuntut Penghapusan sistem kerja kontrak dan outourcing disetiap perusahaan.
2. Menuntut penyediaan lapangan pekerjaan dengan upah layak bagi seluruh rakyat Indonesia
3. Menuntut untuk dihentikannya Kriminalisasi terhadap buruh dan Aktivis buruh serta kaum tani, yang berjuang menuntut hak-hak sosial-ekonomi dan hak-hak sipil demokratisnya. Selain itu, juga menuntut kebebasan berserikat dan berpendapat dimuka umum. Serta Bebaskan tanpa syarat kaum tani dan rakyat lainnya yang ditahan karena melakukan perjuangan atas hak-hak sosial ekonomi dan hak sipil politiknya.
4. Menuntut pendidikan gratis bagi anak-anak buruh, buruh tani dan petani miskin serta pendidian murah bagi seluruh rakyat.
5. Menuntut penghentian penggusuran terhadap para pedagang dan memberikan kebebasan kepada para pedagang dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Demikian juga kebebasan dan kesamaan hak bagi perempuan di semua lapangan kehidupan.
6. Menuntut dicabutnya UUK No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 2 tahun 2004 tentang PPHI, RUU Jamsospek sebagai pengganti UU Jamsostek serta UU No. 39 tahun 2004 tentang PPTKILN, yang merupakan regulasi liberalisasi ekonomi dan menyengsarakan Rakyat.
7. Menuntut penghapusan segala biaya yang berlebih (overcharging) yang dibebankan kepada buruh migran Indonesia serta menuntut persamaan hak bagi buruh migran untuk dipandang sebagaimana buruh yang bekerja di sektor-sektor lain.
8. Menuntut untuk diratifikasinya konvensi PBB tahun 1990 tentang perlindungan bagi Buruh Migran Indonesia dan Keluarga dan menuntut penghapusan seluruh MOU bilateral yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia dengan negara-negara penerima tenagakerja Indonesia yang tidak mengindahkan perlindungan dan pengakuan hak bagi buruh migran dan keluarganya.
9. Menuntut Legalisasi tanah-tanah yang telah diolah dan dimanfaatkan oleh kaum tani, dan menuntut dikembalikannya tanah-tanah yang dirampas kepada rakyat dan kaum tani, serta berikan perlindungan dan subsidi atas hasil-hasil pertanian kaum tani dalam negeri serta dan penuhi sarana-prasarana produksi pertanian, mulai dari pupuk, obat dan benih. Selain itu, juga menuntut pelaksanaan UUPA No.5 tahun 1960 secara murni dan konsekuen serta cabut berbagai perundang-undangan yang bertentangan dengan UUPA No.5 tahun 1960 dan yang bertentangan dengan kepentingan kaum tani Indonesia.
10. Menuntut dan menolak segala bentuk privatisasi aset-aset/perusahaan-perusahaan Negara (BUMN).
11. Menuntut untuk di bangunnya Industrialisasi nasional yang kuat, mandiri dan mengabdi pada kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
12. Menuntut dihentikannya praktek diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan termasuk praktek-praktek perdagangan anak dan perempuan.
13. Menuntut untuk ditangkap, diadili dan disita seluruh harta para koruptor, termasuk menuntut para pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak kaum buruh.
14. Menuntut dan menolak campurtangan IMF, WB, ADB, WTO dan lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya terhadap kebijakan ekonomi dan politik Indonesia, termasuk menolak utang luar negeri yang telah menjadi beban rakyat.

Maka dengan ini Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) mengajak dan menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat Klas buruh, kaum tani, pemuda pelajar dan mahasiswa, kaum perempuan, para pedagang kaki lima, para pengemudi, nelayan dan seluruh Rakyat Indonesia yang rindu akan kemerdekaan dan telah muak akan ketamakan, penindasan dan penghisapan Imperialisme serta Rezim kompradornya untuk menghentikan segala aktifitas dan berbondong-bondong menuju Istana atau pusat-pusat kekuasan untuk memperingati Hari Buruh Internasional serta mendesakan secara bersama-sama agar pemerintahan hari ini memenuhi segala tuntutan Rakyat Indonesia pada; Hari Jum'at 1 Mei 2009.


Kobarkan terus semangat kita dan pertinggi kerja konsolidasi serta galang terus persatuan rakyat untuk menyongsong SATU MEI dengan gegap gempita, karena hanya ditangan kitalah perubahan akan datang.


Klas Buruh Indonesia .....
Pemimpin Pembebasan......!!!

Kaum Tani Indonesia ......
Soko Guru Pembebasan......!!!

Pemuda, Mahasiswa........
Berjuang Bersama Rakyat...!!!

Perempuan Indonesia ......
Bangkit Melawan Penindasan...!!!

Imperialisme.....
Hancurkan....!!!

Feodalisme........
Musnahkan....!!!!

Kapilis Birikrat.......
Musuh Rakyat...!!!

Rabu, 08 April 2009

MoU Kode Etik Perilaku Hakim Ditandatangani

Akhirnya, MoU Kode Etik Perilaku Hakim Ditandatangani

JAKARTA,KOMPAS. com - Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) menandatangani kesepakatan (MoU) kode etik perilaku bagi hakim-hakim di seluruh Indonesia. Dari kesepakatan ini, ke depan perilaku hakim akan diawasi oleh Majelis kehormatan dari dua lembaga tersebut.

Ketua KY Busyro Muqoddas dan Ketua MA Harifin A Tumpa menandatangani nota kesepakatan ini di Ruang Mudjono, Gedung MA, Jl Medan Merdeka, Jakarta, Rabu ( 8/4/2009 ). Dalam kesempatan ini, hadir juga wakil-wakil ketua KY serta pejabat di lingkungan MA.

Kode etik ini berisi 10 poin yang mengatur perilaku hakim yang akan menjadi pedoman bagi sekitar 6.900 hakim di seluruh Indonesia. Kesepakatan bersama ini sekaligus menggantikan putusan MK tahun 2006 mengenai kode etik yang sama.

"Kode etik ini sebagai penyangga utama untuk meminimalkan perilaku korupsi yang sudah memelaratkan rakyat yang sudah melarat," ujar Busyro dalam sambutannya.
Ia menambahkan tim khusus dari KYu dan MA telah bekerja bersama untuk menyusun draft sesuai amanat UU No 3/2009 . "Berdasar UU yang ditandatangani 12 Januari 2009 maka KY dan MA diwajibkan menyusun bersama kode etik perilaku hakim ini," jelas Busyro.

Ia mengatakan kode etik ini menjadi unsur penting untuk menjaga keluhuran dan martabat hakim untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik. "Kode etik ini bila dilaksanakan maka aparat peradilannya mampu memberikan pelayanan kepada publik dengan baik dan memberi putusan-putusan yang baik," katanya.

Menurut Harifin, kode etik ini nantinya akan dapat menjaga peradilan Indonesia supaya lebih kredibel, akuntabel dan lebih modern. Harifin juga berharap, tidak akan ada lagi hakim yang melanggar kepatutan serta asusila. "Saya tak ingin lagi mendengar perbuatan hakim yang amoral, asusila dan melanggar kepatutan dalam masyarakat seperti saat ini," katanya.

"Jika pelanggarannya berat bisa kita berhentikan secara tidak hormat," tegas Harifin.

Kamis, 02 April 2009

JEJAK REKAM PARA CAPRES DI BIDANG LINGKUNGAN & PILIHAN BAGI GERAKAN LINGKUNGAN DI INDONESIA

JEJAK REKAM PARA CAPRES DI BIDANG LINGKUNGAN & PILIHAN BAGI GERAKAN LINGKUNGAN DI INDONESIA

Oleh George Junus Aditjondro(1)

PENGANTAR:
Mana partai yang paling punya jejak rekam peduli lingkungan?
Mana capres & cawapres yang punya jejak rekam peduli lingkungan?
Dari mana para capres & cawapres membiayai kampanye mereka: dari hasil pembalakan liar, konsesi hutan, perkebunan kelapa sawit, perkebunan pulp dan kertas, pertambangan batubara, atau mana dan dari siapa?


REKAM JEJAK JUSUF KALLA, SALAH SATU CAPRES PARTAI GOLKAR:

Kepentingan JK tidak dapat dilepaskan dari kepentingan ekspansi bisnis keluarga besarnya, karena Indonesia tidak punya peraturan yang melarang konflik kepentingan jabatan publik dengan kepentingan bisnis pribadi dan keluarga serta sahabatnya.

Ada empat kelompok perusahaan yang dikuasai oleh JK (kelompok Bukaka & Hadji Kalla), iparnya, Aksa Mahmud yang Wakil Ketua MPR-RI (kelompok Bosowa), dan adiknya, Halim Kalla (kelompok Intim). Dengan demikian, ekspansi keempat kelompok itu tidak terlepas dari peranan JK dan Aksa Mahmud di arena ekonomi dan politik.

Salah satu spesialisasi kelompok Bukaka dan Hadji Kalla adalah dalam pembangunan PLTA, namun jejak rekam kelompok Bukaka dan kelompok Hadji Kalla di bidang itu tidak begitu bagus: PLTA Poso (rencana 780 MW) mulai dibangun sebelum ada AMDAL yang memenuhi syarat. Juga jaringan SUTET (Saluran Udara Tegangan Eksa Tinggi)nya ke Sulawesi Selatan & Tenggara dibangun tanpa AMDAL.

Di DAS Peusangan di Tanah Gayo, Aceh, “pembebasan” tanah di masa DOM dirasa sangat tidak adil. Tapi ada kemungkinan oposisi rakyat akan dilawan oleh PETA (Pembela Tanah Air), milisi bentukan TNI, yang sekarang membantu TNI melakukan represi terhadap rakyat dan caleg-caleg partai-partai lokal, terutama PA (Partai Aceh) bentukan GAM.

Pembangunan PLTA Peusangan I akan menghancurkan nafkah penduduk yang bertani ikan mas di karamba-karamba di hulu Sungai Peusangan. Mereka sudah dilarang oleh PLN bertani ikan mas di situ, tapi mereka masih bertahan. Belum lagi dampak PLTA Peusangan II nantinya.

Setelah berkunjung ke RRT, JK sangat berambisi mendorong pembangunan 19 PLTU berkapasitas total 10.000 MW di berbagai tempat di Indonesia. Program ini bukan mendorong pengembangan enerji terbarukan yang bersih, tapi justru mendorong pembakaran batubara yang sangat menyumbang pemanasan global. Namun tetap juga program ini didukung oleh JK.

Maklumlah, kelompok-kelompok Bukaka, Bosowa , dan Intim termasuk paket kontraktor pembangunan 19 PLTU itu. Kelompok Bosowa mendapat order pembangunan PLTU Jeneponto di Sulsel, tanpa tender (Rakyat Merdeka, 7 Juni 2006), sedangkan kelompok Intim milik Halim Kalla yang juga salah seorang Komisaris Lion Air akan membangun PLTU berkapasitas 3 x 300 MW di Cilacap, Jateng, dengan bahan baku batubara yang dipasok dari konsesi pertambangan batubara seluas 5.000 ha milik kelompok Intim di Kaltim (GlobeAsia, Sept. 2008, hal. 38).

Setelah 22 DPD Golkar mendukung pencalonan JK sebagai Capres, kita perlu lihat kiprah para pendukung JK di pucuk pimpinan Golkar, seperti Surya Paloh, ketua Dewan Penasehat Golkar. Reputasi Surya Paloh di Aceh di bidang lingkungan sangat buruk, karena Kelompok Media yang dipimpinnya membuka tambang emas, tambang batubaru, dan PLTU di Kabupaten Nagan Raya, Aceh bagian Barat, tanpa AMDAL dan tanpa menghormati pemerintah Gampong dan Mukim, seperti digariskan dalam MoU Helsinki dan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.


REKAM JEJAK SBY, CAPRES PARTAI DEMOKRAT:

Jejak rekam SBY di bidang lingkungan sangat tersembunyi, sebab SBY ‘hanya’ berperan sebagai pelindung berbagai kelompok bisnis besar, terutama kelompok Artha Graha (AG). T.B. Silalahi, penasehat presiden di bidang pertahanan, juga eksekutif kelompok AG dbp Tomy Winata. Melalui mitra bisnisnya di Sumut, AG mengelola perkebunan kelapa sawit PT First Mujur Plantation di Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu.
Artha Graha juga milik Sugianto Kusuma (‘Aguan’), pemilik PT Agung Sedayu Permai, holding company Agung Sedayu Group.

Artha Graha dan Agung Sedayu Permai banyak membangun gedung perkantoran & perumahan elit, yang tiap hari diiklankan di layar televisi.

Kurang disadari dampak lingkungan properti-properti mewah itu, yaitu:
(a) pembukaan lahannya menggusur rakyat kecil yang terpaksa bermukim di pinggir kali yang sangat tidak sehat;
(b) sangat rakus air tanah (membuat rakyat kecil tergantung pada air kemasan); dan
(c) ikut menyemburkan udara panas yang menaikkan suhu udara kota Jakarta.
Berlindung di balik nama SBY ada dua yayasan, yakni (1) Yayasan Puri Cikeas & (2) Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam.

Orang-orang dekat SBY menjadid pembina atau pengawas yayasan-yayasan itu. Ketua Dewan Pembina Yayasan Puri Cikeas = Jero Wacik, Menteri Pariwisata dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Ketua Pengawas Yayasan Nurussalam = Brigjen Kurdi Mustofa, Sekpri SBY.

Adik ipar (Hartanto Eddie Wibowo) dan anak bungsu SBY (Eddy Baskoro Yudhoyono) menjadi fungsionaris Yayasan Nurussalam. Hartanto, bendahara, Baskoro, sekretaris.

Sejumlah pengusaha era Orde Baru menjadi fungsionaris kedua yayasan itu, seperti Sukamdhani dan putera mahkotanya, Hariadi Sukamdani (Sahid Group), serta Tanri Abeng dan anaknya, Emil Abeng, serta Aziz Mochdar (Bimantara). Sukamdhani dan Tanri Abeng di Yayasan Cikeas, sedangkan Aziz Mochdar (ipar Yayuk Habibie, adik bungsu BJ Habibie) di Yayasan Nurusalam.

Ada juga pengusaha yang berlindung di balik fungsionaris Yayasan Nurussalam, seperti Gunawan Yusuf (Makindo), kompetitor Salim Group dalam perkebunan tebu di Lampung.

Menteri Lingkungan era SBY-JK, Rachmat Witoelar, memberikan label hijau kepada beberapa konglomerat perusak lingkungan, yakni RGM, Sinar Mas, dan Freeport Indonesia, Inc.

Ekspansi konglomerat- konglomerat yang dekat dengan JK (pernah sama-sama jadi penggalang dana Golkar, seperti Arifin Panigoro, Aburizal Bakrie, Hartati Murdaya) ikut berekspansi di era SBY-JK, walaupun di tahun-tahun pertama kejatuhan Soeharto mereka masih berhutang besar pada bank-bank negara.

Kelompok Medco yang 60% milik keluarga Arifin Panigoro (40% milik Mitsui & Mitsubishi) berkembang dari migas (Sulteng, Aceh), PLT panas bumi di Sarulla (Sumut), kelapa sawit (Kalteng, Papua), paper dan pulp di Merauke (Papua), s/d rencana PLTN di Jepara (Jateng).

Namun blunder terbesar kroni-kroni JK adalah ekspansi bisnis keluarga Bakrie di bidang energi (Mega Energi Persada, Bumi Resources, Kondur Petroleum) yang mengakibatkan tragedi Lapindo bagi rakyat Jawa Timur, malapetaka lingkungan paling kurang ajar selama rezim SBY-JK!!


REKAM JEJAK MEGAWATI SOEKARNOPUTRI, CAPRES PDI-P:

Sewaktu masih jadi oposisi di era Soeharto, PDI sekutu gerakan lingkungan dalam menentang pembangunan PLTN. Sesudah jadi Presiden, tidak terdengar suara PDI-P di bidang itu.

Setelah Mega jadi Presiden, keluarga Soekarno-Kiemas, Kiemas bersaudara punya 13 SPBU di wilayah Jabodetabek, di antaranya ada yang menerobos jalur hijau.

Sony Keraf, seorang kader PDI-P yang diangkat menjadi Menteri Lingkungan di era Presiden Gus Dur, bersuara keras terhadap perusahaan-perusaha an perusak lingkungan. Misalnya, terhadap PT TPL (Toba Pulp Lestari) dan PT Freeport Indonesia. Tapi akibat desakan rekan-rekan separtai, Keraf tidak bersuara keras lagi.

Setelah diganti oleh Megawati Soekarnoutri dengan Nabiel Makarim, Sony Keraf yang masih dipilih menjadi anggota Fraksi PDI-P di DPR-RI, ia bahkan tidak bersuara menghadapi rencana tambang emas di P. Lembata, kampung halamannya, walaupun rencana itu ditentang oleh rakyat dan para rohaniwan OFM & SVD.


REKAM JEJAK PRABOWO SUBIANTO, CAPRES GERINDRA:

Dengan mengambilalih konsesi Kiani Group seluas 53 ribu ha dari Bob Hasan, Prabowo ikut melanggengkan penghancuran hutan Kaltim.

Di Aceh, Prabowo & adiknya, Hasyim Djojohadikusumo menguasai hutan seluas 97 ribu ha di Aceh Tengah melalui PT Tusam Hutan Lestari, sumber bahan baku pabrik kertas PT Kertas Kraft Aceh (KKA). Padahal pinus sangat tidak ramah lingkungan.

Di Kaltim, kakak beradik Prabowo & Hashim menguasai lebih dari satu juta hektar konsesi hutan dan tambang batubara, dan masih berencana membuka 700 ribu ha kebun aren (Warta Ekonomi, 9-22 Maret 2009, Laporan Khusus tentang Duet Bisnis & Politik, Hashim Djojohadikusumo & Prabowo Subianto).

Di Papua, Hashim, mengeksplorasi gas dari Blok Rombebai seluas 11.5900 km2 di Kabupaten Yapen , yang diperkirakan memiliki kandungan gas lebih dari 15 trilyun kaki kubik (idem), dan dapat berdampak negatif bagi nelayan di Teluk Sairera.

Masih di Papua, Hashim berencana membuka perkebunan padi (rice estate) seluas 585 ribu ha dan perkebunan aren seluas 800.000 ha di Kabupaten Merauke (idem).

Berarti, bersama adiknya, Hashim Djojohadikusumo, Prabowo Subianto sudah menguasai lebih dari tiga juta hektar perkebunan, konsesi hutan, tambang batubara dan ladang migas dari Aceh sampai ke Papua, dan masih berencana membuka 1,5 juta hektar lagi di Kaltim dan Merauke.


REKAM JEJAK WIRANTO, CAPRES PARTAI HANURA:

Hampir seluruh bisnisnya dijalankan oleh proxies, tanpa menampilkan nama Wiranto. Kalau mau selidiki kekayaannya, sebaiknya selidiki kekayaan pengurus Partai Hanura.
Sejak menjadi Pangdam V Jaya, Wiranto sering mendapat apartemen gratis di berbagai tower (menara pertokoan dan perumahan) mewah. Yang terbaru dan termahal adalah penthouse di Da Vinci Tower di Jl. Jendral Sudirman, milik Antonio (“Tony”) Munafo, Presiden Da Vinci Eropa yang sering datang dari Singapura.

Wirantolah orang yang mendorong pemekaran kembali Kodam yang dulu diciutkan oleh Benny Murdani dari enambelas menjadi sepuluh Kodam. Lewat berbagai pertumpahan darah, Kodam Pattimura dan Kodam Iskandar Muda telah lahir kembali. Setelah konflik Poso, jumlah Batalyon di Sulteng telah dimekarkan dari satu menjadi tiga.

Berbagai bisnis kelabu itu punya dampak lingkungan yang sangat buruk, seperti pembalakan liar di TN Leuser, eksploitasi kayu hitam di Sulteng dan kayu gaharu di Papua Barat, serta perdagangan liar fauna dan flora langka di seluruh Nusantara.


REKAM JEJAK SUTIYOSO:

Sewaktu masih menjadi Gubernur DKI, Sutyoso merintis program Busway (Transjakarta) , dengan alasan untuk mengurangi kemacetan dan kepadatan lalulintas di DKI. Kenyataannya, pengambilan satu jalur jalan di rute-rute yang ramai, justru memadatkan lalulintas lain di jalur yang tersisa. Masih diragukan apakah itu mengurangi kemacetan lalulintas dan mengurangi polusi udara.

REKAM JEJAK SULTAN HAMENGKU-BUWONO X, CAPRES PARTAI REPUBLIKAN:

Banyak orang tidak mengetahui bahwa berdasarkan warisan Belanda, Sultan Hamengku Buwono (HB) X menjadi penguasa tanah di seluruh wilayah DIY, bersama Paku Alam. Semua tanah yang bukan milik pribadi orang (eigendom), tergolong SG (Sultan’s Gronden) atau PAG (Paku Alam’s Gronden).

Sultan HB X dan isterinya, Ratu Hemas, tidak punya putera mahkota yang dapat ditahbiskan menjadi Sultan HB XI, sepeninggal HB X, sehingga HB X berusaha mewariskan sesuatu yang lain kepada kelima orang puterinya.

Tiga dari lima orang puteri HB X yang telah menikah, termasuk puteri tertua (Gusti Pembayun) dan puteri kedua, menikah dengan pelaku bisnis. Berbekal tanah kesultanan (SG), puteri-puteri HB X mengikuti jejak sebagian paman mereka, menjadi pebisnis, bermitra dengan orang luar DIY.

Gusti Pembayun menjadi mitra Sampoerna Group, yang telah membangun pabrik rokok di Kabupaten Bantul, menjaring konsumen rakyat bawah, dengan merek Kraton Dalem. Kongsi itu mendapatkan alokasi tanah untuk menanam tembakau di Bantul.

PT JMI (Jogja Magasa Iron), anak perusahaan PT JMM (Jogja Magasa Mining) milik Gusti Pembayun dan pamannya, GBPH Joyokusumo (adik HB X), menjadi mitra Indo Mines Ltd, suatu perusahaan pertambangan Australia yang terdaftar di bursa saham Perth, dalam rencana penambangan pasir besi, yang akan memotong areal sepuluh desa di Kabupaten Kulonprogo, DIY. Rencana itu ditentang rakyat setempat anggota Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulonprogo (Koran Tempo, 12 Nov. 2008, 12 Febr. 2009; Direct Action, Agustus 2008).

Ketika ribuan petani anggota PPLP melakukan unjuk rasa di depan Mendagri Mardiyanto dan Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Selasa, 17 Maret yang lalu, Freddy Numberi bukannya membela para petani pesisir tersebut. Ia menghimbau para calon korban gusuran proyek pertambangan pasir besi itu untuk “melihat ke depan”, karena kerjasama antara keluarga keratin dan kapitalis Australia itu “menguntungkan beberapa pihak”. “Penolakan warga itu hal biasa”, begitu ia tambahkan. Tampaknya kedua Menteri Kabinet Indonesia Bersatu itu tidak mau mempertimbangkan pertimbangan para petani pesisir, bahwa tanah mereka adalah tanah bersertifikat. Bukan tanah milik Sultan alias Sultan’s Gronden (Harian Yogya, 18 Maret 2009).


KESIMPULAN:

Dari uraian di atas, tampaklah bahwa tujuh orang calon presiden – SBY, JK, Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Wiranto, Sutyoso, dan Sultan HB X -- , tidak dapat diharapkan mengatasi berbagai masalah lingkungan di Indonesia. Apa yang dapat diharapkan dari sudut pemeliharaan kelestarian lingkungan di Nusantara, apabila satu di antara mereka terpilih sebagai Presiden?

Sebaiknya kita mulai perhatikan agenda kampanye para capres dan cawapres alternatif, yang masih aktif dalam gerakan pro-demokrasi di Indonesia, seperti pasangan Rizal Ramli dan Eros Djarot, atau capres yang berasal dari partai-partai mapan, seperti Golkar, tapi berani melawan arus, seperti Marwah Daud Ibrahim dan Judy Chrisnandy.

Namun yang paling penting dan paling baik adalah: pilihlah capres alternatif yang sejak dini berani mengungkapkan siapa calon Menteri Lingkungannya, kemudian pilihlah calon presiden dan calon menteri lingkungan yang punya jejak rekam yang tetap setia pada pelestarian lingkungan, penegakan HAM, dan pemberantasan korupsi di Nusantara.

Yogyakarta, 30 Maret 2009


Catatan Belakang:
(1) Mantan Wakil Ketua Presidium WALHI; mantan Direktur YPMD-Irja; anggota Dewan Penasihat People’s Empowerment Consortium (PEC).